Headlines

Kitong Diundang Dalam Sidang Peradilan “Obby Kogoya”, Datang eee!

Posted by Unknown | Saturday, 20 August 2016 | Posted in , , ,

OBBY Mahasiswa Papua yang dikriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia di Jogja kali ini akan digelar Praperadilan.

Obby walau disiksa dan diintimidasi, Polisi malah mengkriminalisasi dengan stigmatisasi adanya perlawanan kepada aparat, walau OBBY sendiri tidak melakukan perlawanan, sementara dirinya dikurung oleh Banyak Aparat, dan dia dipukul, diintimidasi dan diseret oleh Aparat.

Bentuk gambar bagimana aparat menyeret dia dengan kekerasan, terlihat jelas pada foto.

KEJAHATAN RASIS TERLIHAT JELAS.
  1. Aparat yang lakukan kekerasan tidak diadili dan dianggap legal
  2. Pernyataan "Monyet" tidak ditangkap
  3. Aktor Penyiksaan dan Intimidasi orang Papua tidak ditangkap

MARI LIHAT BAGIMANA SIDANG PERADILAN OBBY.

Penuhi Ruang Sidang 22 Agustus 2016, pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.


2007 Lalu Pertitus Boma dan Mika Boma Ditembak Oleh BRIMOB, Ini Foto Salah Satu Korban

Posted by Unknown | Thursday, 26 May 2016 | Posted in , , ,


Pada tanggal 17 Januari 2007 Pertitus Boma dan Mika Boma ditembak oleh BRIMOB di Enarotali. 

Mika Boma yang adalah Majelis di Gereja KINGMI Kotomoma klasis Paniai Barat ini mati di tempat.

Pastor Neles Tebay “Tuntaskan Konflik Papua”

Posted by Unknown | Monday, 21 September 2015 | Posted in , , , , ,

Konflik Papua mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.


Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala (JK) telah menyampaikan komitmen untuk memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyelesaikan konflik Papua. Niat baik Presiden Jokowi dan Wapres JK patut diapresiasi dan didukung semua pihak.
 
Perwujudan niat baik ini menuntut  pemahaman yang benar terhadap konflik Papua. Adalah suatu kekeliruan, apabila konflik Papua direduksi menjadi masalah kesejahteraan belaka atau menyamakan konflik Papua dengan konflik dari daerah-daerah lain di Indonesia.
Pastor Neles Tebai

Tiga Dimensi
Konflik Papua tidak identik dengan konflik Poso, Ambon, Aceh, atau Timor Leste. Konflik Papua dikategorikan unik karena mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.
Pertama, ada sejumlah aspek  lokal yang menyebabkan konflik Papua masih membara hingga kini. Salah satu aspek lokal tersebut adalah masih ada perlawanan orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah Indonesia. Papua menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai gerakan separatis.
Konflik vertikal ini dimulai sejak 1 Mei 1963 dan diwarnai berbagai  aksi kekerasan, baik yang dilakukan negara melalui aparatnya yakni TNI dan Polri, maupun OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).
Konflik ini masih menelan banyak korban nyawa pada kedua belah pihak, mengakibatkan rasa kecurigaan dan tidak saling percaya antara pemerintah dan orang Papua. Ini memperlambat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Kedua, konflik Papua mempunyai dimensi nasional. Pemerintah telah melakukan banyak hal bagi kemajuan Papua. Namun terkadang solusi yang ditetapkan pemerintah, sekalipun  bertujuan luhur dan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, belum mengakomodasi semua masalah. Selain itu, banyak kebijakan pemerintah ditetapkan tanpa melibatkan rakyat Papua dalam  pembuatannya. Jadi, orang Papua kurang memiliki rasa terhadap semua kebijakan tersebut.
Ketiadaan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya sendiri, mengakibatkan banyak masalah fundamental di balik konflik Papua belum diselesaikan secara komprehensif. Sebagai contoh, Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua telah diberlakukan selama 13 tahun. Namun, konflik Papua masih membara karena pemerintah enggan melaksanakan UU ini secara efektif dan konsisten.
Koordinasi dan sinkronisasi program antara berbagai kementerian/lembaga di Jakarta kurang terlihat. Ini menghambat upaya penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih. 
Ketiga, konflik Papua mempunyai dimensi internasional. Sejarah memperlihatkan Papua merupakan satu-satunya daerah yang bergabung ke Indonesia melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Konflik Papua berada di bawah radar internasional karena kehadiran perusahaan Amerika Serikat seperti PT Freeport Indonesia, yang mengeksploitasi tembaga dan emas di Provinsi Papua, juga perusahaan Inggris, British Petrolium (BP), melalui proyek Tangguh yang mengeksploitasi LNG (liquified natural gas) di Provinsi Papua Barat.  
Perlu disebutkan juga, masalah Papua telah menjadi masalah rakyat dan pemerintah di negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Kepulauan Salomon , Fiji, dan Vanuatu yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Para pemimpin negara-negara MSG dalam pertemuannya pada Juni 2012, mendukung penuh pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Dengan demikian, hal sekecil apa pun yang terjadi di Papua dapat saja menarik sorotan internasional. Hal ini dipermudah oleh sarana komunikasi yang canggih.
Ketiga dimensi ini menantang pemerintah untuk bertindak bijaksana. Apalagi, masalah Papua sudah berkembang menjadi “duri dalam daging” pemerintahan, yang dapat mengganggu ketenteraman Indonesia kapan saja.
Tim Khusus
Berdasarkan pengalaman pada pemerintahan lalu, pemerintahan Jokowi-JK perlu melibatkan semua pemangku kepentingan ketika ingin mencari dan menghasilkan suatu solusi yang komprehensif dalam bentuk kebijakan bagi  Papua.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu membentuk tim yang terdiri atas dua orang. Mereka adalah orang yang mesti dipercayai Jokowi-JK. Tim ini ditugaskan mengatur mekanisme dan tahapan dialog yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 
Tim ini dapat mengoordinasi rangkaian pertemuan bagi setiap kelompok pemangku kepentingan  baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tim ini dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif bagi semua kementerian dan lembaga di Jakarta, para pemimpin kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Provinsi Papua dan Papua Barat, para tokoh OPM yang ada di luar negeri, serta bagi berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Papua.
Dalam semua pertemuan ini, setiap kelompok aktor secara bersama dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan, membahas solusi-solusi yang realistis, dan menentukan kontribusi dari setiap kelompok pemangku kepentingan untuk menciptakan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Rangkuman dari pertemuan-pertemuan ini dapat digunakan sebagai materi, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam dialog antara para wakil dari pemerintah dan OPM. Dengan demikian, semua pihak merasa memiliki terhadap  pembuatan dan kesepakatan yang dicapai dalam dialog. Hal ini, pada gilirannya, mendorong semua pihak untuk menyambut, bertanggung jawab, dan terlibat dalam mengimplementasikan kesepakatan dialog. Dengan demikian, penyelesaian konflik Papua menjadi usaha bersama dari semua pemangku kepentingan
Source : Sinar Harapan

Tanah Papua, Lahan Kekerasan Tanpa Keadilan

Posted by Unknown | Saturday, 11 July 2015 | Posted in , , , , , ,

Solidaritas Korban pelanggaran HAM (SKP-HAM) terdidi dari Bersatu Untuk Kebenaran, Kontras Papua, Forum Independen Mahasiwa (FIM) memperingati 16 tahu Tragedi Biak berdarah 6 Juli 1998, dengan konfrensi perss di kantor Kontras Papua, Padangbulan 6 Juli 2015, pukul 12.00.

Peneas menilai, penegakkan hukum dan HAM di Indonesia sama sekali tidak ada kemajuan, hal itu dilihat dari beberapa kasus besar di Papua seperti kasus Biak, Wasior dan Wamena berdara ini merepleksikan bahwa kasus-kasus pelangaran HAM berat lainya dan kondisi dan situasi HAM di Papua saat ini tidak menjadi lebiah baik, dimana Negara terus mengedepankan pedekatan keamanan dalam penyelesaian setiap persoalan si Papua yang meningkatkan dan menambah pelanggaran HAM lainnya. Sisi lain Negara mempertontonkan lemahnya penegakkan hukum di Papua.

“Salah satu yang kita bisa lihat adalah kasus Paniai 8 Desember 2014 lalu masih belum selesaikan karena karena tidak ada keseriusan pemerintah, dan tambah lagi kasus penembakan Dogiay 25 Juni 2015 kampung ugapuga, kabupaten Dogiay yang menewaskan 1 orang meninggal akibat kena tembakan, dan satu terluka”. Peneas menambahkan.

Teko Kogoya, ketua FIM menambahkan, pemerintah tidak punya upaya dan niat baik untuk penyelesaian kasus pelangaran HAM di Papua, contohnya kasus paniai yang seharusnya suda bisa diselesailan namun sampai sekarang masih banyak alasan, dan Negara telah lupakan tetapi rakyat Papua dan keluarga korban tetap akan ingat peristiwa kekerasan itu, jika Negara tidak menyelesaikan maka akan menjadi duri karena ini salah satu akar persoalan di Papua. Media di nasional Indonesia juga saat ini lebih menghebo-hebokan kekerasan criminal seperti kasus Angeline, tetapi kasus penembakan yang di Papua yang merupakan pelangaran HAM didang perna dianggat secara serius, ini artinya kematian orang Papua itu tidak ada nilai dan tidak berharga dimata Indoensia.

Selain itu Kresko, Anggota Garda-P menilai, presiden tidak Jokowi tidak mampu dan tidak berani menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Presiden berbicara lain namun tindakan aparat di Papua tetap melakukan kekerasan hingga saat ini, dan justru meningkat. Presiden Joko Widodo tidak punya program dan strategi untuk penyelesaian semua kasus pelanngaran HAM di Papua.
Dengan demikian SKP-HAM mendesak, Pertama, adanya agar danya pengakuan dan pertanggungjawaban hokum terhadap tragedy Biak Berdarah dan kasus-kasus pelanggaran HAM masalalu dengan membentuk pengadilan adhoc; Kedua, Adanya jaminan keamanan dan Negara membuka ruang gerak demokrasi bagi rakyat sipil Papua dan media Internasional untuk masuk ke tanah Papua; dan ketiga, Presiden Joko Widodo segera memberikan cacatan resmi kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk merasionalisasi jumlah pasukan organic dan non organik yang berlebihan di tanah Papua. 

Source : mepaduwitau

Jeny Badi, Korban Seksual dan Pemerkosaan oleh Militer Indonesia

Posted by Unknown | Friday, 3 July 2015 | Posted in , , , , , , ,

Kekerasan seksual dan pemerkosaan kembali terjadi dan kali ini menimpa Jeny Badi , mahasiswa Papua berusia 18 tahun yang diperkosa oleh militer Indonesia dan kemudian ditembak mati pada tahun 2012 lalu, hal ini digunakan sebagai senjata oleh militer dan polisi Indonesia.

Foto Korban : Jeny Badi , mahasiswa Papua berusia 18 tahun yang diperkosa oleh militer Indonesia dan kemudian ditembak mati . Juli 2012
Dalam laporan masyarakat ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1999 , Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Indonesia melakukan pemerkosaan " sebagai alat penyiksaan dan intimidasi " di Papua Barat , dan " penyiksaan perempuan ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia tersebar luas " .

Robert F. Kennedy Memorial Pusat Hak Asasi Manusia menyiapkan laporan lengkap tentang " Pemerkosaan dan lainnya Pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di  Papua Barat  , Indonesia " .

Source : freewestpapua.org


Hewan dan Tumbuhan Dilindungi, Orang Asli Papua Ditindas dan Dimusnahkan

Posted by Unknown | Saturday, 7 March 2015 | Posted in , , , , ,

Foto Pelanggran HAM, TNI Menghabisi Nyawa Masyarakat Sipil Papua dengan Cara Menembak Menggunakan Peluru Panas Senjata Api Milik Negara-nya dengan Maksud Menghabiskan Orang Asli Papua. Korban Mengenai Peluru Tembus Dada. (Foto.Ist)
Dimana-mana dalam NKRI, banyak peraturan perundang-undangan telah dibentuk untuk melindungi dan mengembangbiakkan sejumlah hewan dan tumbuhan yang hampir musnah. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pun mulai dari yang ringan hingga berat. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah pemikiran dan tindakan yang bijaksana. Luar biasa, hewan dan tumbuhan tertentu dilindungi dari kemusnahan.

Selain hewan dan tumbuhan yang hampir musnah, dari sekian banyak kelompok manusia di Indonesia, salah satu kelompok manusia yang sedang mengalami kemusnahan adalah orang asli Papua. Orang asli Papua yang beretnis Melanesia-Negroid dengan ratusan sukunya merupakan kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas orang Indonesia yang beretnis Melayu dan Melanesia (Timor dan Maluku). Sejumlah sumber resmi sering menyebutkan bahwa jumlah orang asli Papua di Papua sekitar 2.000.000 jiwa, walaupun data ini sulit dipercaya akibat kegemaran manipulasi dan politisasi data penduduk orang asli Papua selama ini oleh penguasa (kemungkinan jumlah akurat orang asli Papua di Papua adalah dibawah 1.700.000 jiwa). 

Jika jumlah 2.000.000 jiwa orang asli Papua ini menjadi patokannya, maka jumlah ini jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah orang asli Papua di Papua Nugini yang telah mencapai 8.000.000 jiwa. Padahal sebelum berintegrasinya Papua ke dalan NKRI, jumlah orang asli Papua di Papua sebanyak 600.000 jiwa, sedangkan orang asli Papua di Papua Nugini pada saat yang sama hanya berjumlah 400.000 jiwa. Artinya, dalam kurun waktu lebih kurang 50 tahun, orang asli Papua di Papua Nugini telah berkembang pesat melampaui jumlah orang asli Papua di Papua yang awalnya jumlahnya lebih banyak. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa orang asli Papua di Papua sedang musnah.

Orang asli Papua di Papua Nugini berkembang pesat karena mereka telah merdeka sebagai negara merdeka, tidak ditindas dan dibantai oleh bangsa lain, tidak ada migrasi besar-besaran yang menduduki dan menguasai tanah airnya. Sedangkan orang asli Papua di Papua mengalami kemusnahan yang cepat karena dikuasai oleh negara lain, penduduknya ditindas dan dibantai oleh bangsa lain, migran non-asli Papua menduduki Papua secara besar-besaran.

Jika hewan dan tumbuhan yang hampir musnah di NKRI dilindungi, mengapa manusia orang asli Papua yang sedang musnah tidak dilindungi dan dikembangbiakkan? Mengapa nilai hewan dan tumbuhan dijunjung tinggi sedangkan nilai manusia direndahkan? Mengapa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus untuk melindungi dan mengembangbiakkan orang asli Papua? Mengapa tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku pemusnahan orang asli Papua? Indonesia ini memang negara yang aneh. Orang asli Papua direndahkan lebih rendah dari hewan dan tumbuhan, bahkan dianggap tidak bernilai. Karena itulah orang asli Papua terus ditindas dan dimusnahkan, tanah airnya diduduki dan dikuasai, dan kekeyaan alamnya dirampok, yang kesemuanya itu dilakukan secara terencana, sistematis, dan masif. Aksi inilah yang disebut sebagai “genosida”. Dan genosida terhadap orang asli Papua oleh NKRI sudah tidak terbantahkan lagi! (Dumupa Odiyaipai)

Share from : www.odiyaiwuu.com

Kami Berada di Persipangan Jalan, Jalan antara Benar dan Salah

Posted by Unknown | Thursday, 5 March 2015 | Posted in , , , , ,

Jalan antara Benar dan Salah

Gus Dur: Saya Bukan Apa-apa Dibanding Theys Eluay  

Posted by Unknown | Friday, 16 January 2015 | Posted in , ,

Oleh
Odeodata H Julia

Raut wajah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), terlihat kebingungan. Ia tak percaya kalau KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur yang juga mantan Presiden ke-4 akan datang ke rumah kakak iparnya, Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid.

“Aduh, padahal sudah saya jelaskan bahwa rumahPak Thaha letaknya di atas gunung, serta mendaki, dan pakai tangga untuk bisa sampai ke rumah. Tapi beliau tetap ngotot untuk datang ke rumah,” ceritanya kepada SH, Senin (13/11) sore di Hotel Matoa, Jayapura.

Gus Dur memang sedang berada di Papua. Selain untuk meletakkan batu pertama pembangunan monumen penegakan demokrasi dan HAM di Tanah Papua di sebelah makam Theys Hiyo Eluay (Ketua Presidium Dewan Papua/PDP), juga untuk menerima penghargaan berupa Dewan Adat Papua (DAP) Awards.

Namun, Gus Dur sendiri menilai penghargaan itu belum pantas untuk dirinya. “Terus terang saja, tadi sebelum Pak Tom Beanal berbicara, saya bertanya dalam hati saya, apa benar saya pantas, karena apa yang saya lakukan hanya sedikit saja di antara hal-hal yang bisa saya jalankan,” katanya usai menerima DAP Award, Selasa (14/11) siang, di GOR Cenderawasih APO Jayapura.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 300 anggota DAP itu, Gus Dur didampingi putrinya Zanubah Arifah Chafsoh Rahman (Yenny). Ia mengingatkan ruang bagi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi demikian luas, ketika ia menjadi Presiden ke-4 dahulu, membatasi hanya pada dua hal, yaitu pembelaan hak kaum minoritas dan dialog antaragama.

“Apa yang saya lakukan baru sekelumit kecil. Kalau dibandingkan dengan orang-orang seperti almarhum Theys Eluay, bukan apa-apa,” katanya lagi. Ia menganggap Theys telah mengorbankan hidup untuk kepentingan semua orang, tetapi oleh sebagian orang justru disalahpahami dan dianggap sebagai tokoh perusuh.

Bagaikan Oase
Sikap Gus Dur yang merangkul semua lapisan masyarakat mendorong penganugerahan DAP Award kepadanya. “Yang pasti, meminjam bahasanya Pak Tom Beanal, di antara sekian Presiden yang memimpin Indonesia, Gus Dur melihat kami sebagai manusia. Dia mau datang, duduk dan dengar kami, dan juga mengakui masyarakat Papua sebagai manusia yang bermartabat dan dihargai,” kata Wakil Sekjen DAP Fadhal Al Hamid kepada SH.

Saat menjabat Presiden dulu, Gus Dur memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) dan Kongres Papua. Kemudian mengembalikan nama Papua dari nama Irian Jaya yang sarat makna politisnya. “Bagi kami, apa yang dilakukan Gus Dur seperti oase di padang gurun yang kering,” lanjutnya.

DAP Award berbentuk plakat, diberi aksesori Suku Sentani seperti kapak batu, manik-manik, dan gelang batu. Bagi Suku Sentani, hal ini sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Bentuk segi tujuh dan ukiran yang melingkari diambil dari tujuh wilayah adat di Papua.

Wilayah adat I meliputi Jayapura, Keerom, sampai Sarmi, wilayah II Teluk Sareri (Biak, Serui, Nabire Pantai), wilayah III Doberai (Manokwari, Sorong, Teminabuan, Wondama), wilayah IV Bomberai (Fakfak, Timika dan Kaimana), wilayah V Haanim (Merauke, Mappi, Boven Digul dan Asmat), wilayah VI Lapago (Jayawijaya dan Pegunungan Bintang, Yahukimo), serta wilayah VII Mepago (Puncak Jaya, Paniai, Nabire Gunung dan Tolikara).

Gus Dur mengingatkan monumen HAM mempunyai makna bahwa Theys adalah seorang pemimpin besar dan mengingatkan tentang kejahatan kemanusiaan di Papua. “Kalau pemimpinnya saja dibunuh di hadapan orang, apalagi yang di pedalaman,” tuturnya.

Sopir Masih Hilang
Di sudut lain, udara panas dan teriknya mentari Senin (13/11) siang, tidak dipedulikan Sila Ayomi. Dengan diperhatikan sang suami, Yonas Masoka, Sila menabur bunga di makam Theys. Sesekali matanya menatap kosong ke arah salib di depan makam.

Tak banyak orang yang mengenalnya, tetapi bila disebut kalau ia adalah ibu kandung dari Aristoteles Masoka, orang di Jayapura pasti paham. Aristoteles Masoka adalah sopir Theys yang belum diketahui keberadaannya sejak peristiwa terbunuhnya Theys pada 10 November lima tahun silam. “Jika Aris masih hidup, mungkin saat ini umurnya sudah 26 tahun,” katanya.

Sebagai seorang ibu, hatinya merasa senang bercampur sedih saat setiap tahun rakyat Papua memperingati meninggalnya Theys. Tapi yang menjadi pertanyaan baginya, nasib putra tertuanya belum juga diketahui. “Sa (saya) hanya mau tahu apakah Aris masih hidup atau sudah mati,” tuturnya.
Aris adalah sopir Theys yang hilang usai mengantar Theys ketika menghadiri peringatan Hari Pahlawan 10 November 2001 di Markas Tribuana X Kopassus, Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Sebelum dinyatakan hilang, Aris sempat menelepon istri Theys (Yaneke Ohee) dan mengabarkan bahwa mereka berdua diculik. Beberapa saksi melihat bahwa Aris sempat kembali ke Markas Kopassus untuk mengabarkan bahwa Theys telah diculik.

Ternyata, hingga kini Aris lenyap. Untuk mencari Aris, Sila dan suaminya sudah mendatangi Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), namun hasilnya nihil.

“Kenapa masalah Munir bisa diungkap, tapi sopirnya Pak Theys tak bisa diungkap? Apakah karena anak saya hanya seorang sopir?” tanya Sila dengan suara bergetar. (*)

Mama, Jangan Pergi Kastinggal Sa Ka?

Posted by Unknown | Sunday, 14 December 2014 | Posted in , ,

Foto Pelanggaran HAM di Papua

Komnas HAM: TNI Harus STOP Sebar Kabar Bohong Soal Paniai

Posted by Unknown | | Posted in , ,


Jakarta, -- Tim investigasi Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk kasus penembakan di Paniai, Otto Nur Abdullah, meminta TNI berhenti menyebarkan kabar bohong. Kabar tersebut terkait dengan tudingan terlibatnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam pelaku penembakan.

"Pihak TNI harus berhenti memberikan kabar bohong tentang kondisi faktual di lapangan. Ini bantahan bahwa tidak ada OPM," kata Otto kepada CNN Indonesia, Jumat petang (12/12).

Menurutnya, bantahan ini perlu dipaparkan lantaran pihak TNI kerap menjadikan OPM sebagai kambing hitam dalam kasus penembakan oleh aparat. Hal tersebut menjadi skenario yang lazim dijabarkan sebagai dalih TNI.

Lebih jauh Otto menambahkan, pemetaan aktor sudah dilakukan. "Pelaku penembakan dari pihak aparat TNI, Tim Khusus Batalyon 753," ujarnya. Kendati demikian dia belum dapat menjelaskan detil identitas tiap pelaku, baik yang terlibat dalam penganiayaan yang terjadi Minggu (7/12) malam, ataupun pada penembakan, Senin (8/12) pagi.

Setelah menggelar kajian dengan Dewan Adat Paniai dan Polda Papua pekan ini, Otto menyebut, pihak aparat TNI sengaja menembak dengan menggunakan senjata. "Penembakan dari depan dan jarak dekat," katanya.

Dari data yang dia temukan, pihaknya juga menyangkal pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Fuad Basya, yang dilontarkan pada Kamis (11/12) lalu, di Mabes TNI, Cilangkap. Kala itu, Fuad menyebut adanya penembakan dari atas gunung dan dari arah kerumunan massa. "Tidak ada, gunungnya jauh. Sekalipun pakai senapan laras panjang, tidak akan bisa," kata Otto.

Sebelumnya, penembakan oleh aparat terjadi pada Senin pagi (8/12) di lapangan, di depan kantor Koramil, Enrotolli, Painai. Penembakan menewaskan lima orang remaja, yakni Simo Degei (18), Octianus Gobai (18), Alfius Youw (17), Yulian Yeimo (17) dan Abia Gobay. Tak hanya itu, belasan anak-anak di bawah umur ikut terluka dan dirawat di rumah sakit.

"Empat orang meninggal di tempat, satu di rumah sakit. Ada 17 anak lainnya juga yang dibawa ke rumah sakit," ujarnya.

Menurut hasil investigasi Otto, penembakan dipicu kejadian pada malam sebelumnya, ketika dua orang aparat sedang mengendarai mobil Toyota Rush berwarna hitam dan merah di sebuah jalan. Lantaran tak menyalakan lampu sorot, empat orang remaja memberhentikan mobil dan meminta pengemudi untuk menyalakan lampu.

Tak terima, aparat tersebut malah melakukan ancaman dan mengajak kawannya kembali ke pos tempat remaja berkumpul. "Mereka kembali lagi dengan jumlah yang banyak, ada sekitar tujuh sampai delapan orang, membawa senjata semua. Di situ, tinggal satu orang remaja SMA yang disiksa dari malam sampai dini hari," ujarnya.

Pada pagi harinya, masa berkumpul di lapangan di depan Koramil. "Ketika massa berkumpul, aparat TNI dan Polri mengepung masa, lalu di situ terjadi penembakan terhadap massa," kata Otto.

Mulanya, jelas Otto, aparat menembak ke arah udara sebagai tembakan peringatan. Namun, mendengar adanya ancaman penembakan, warga justru menarikan sebuah tarian adat. Warga tak kunjung bubar hingga akhirnya terjadi penembakan yang menewaskan satu orang remaja lainnya.
(meg)

Sumber : CCN

TERPOPULER

"18 TAHUN ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]"

Mengabdi Pada Gerakan Pembebasan Nasional Papua 27 Juli 1998 – 27 Juli 2016.

Saya, ALFRIDUS DUMUPA selaku admin blog UGAI PIYAUTO mengucapkan:
"Selamat Hari Ulang Tahun AMP Yang Ke - 18 ".

×