UGAI PIYAUTO: HAM

Kitong Diundang Dalam Sidang Peradilan “Obby Kogoya”, Datang eee!

Posted by Unknown | Saturday, 20 August 2016 | Posted in Aliansi Mahasiswa Papua, HAM, Mahasiswa Papua, Pelanggran HAM

OBBY Mahasiswa Papua yang dikriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia di Jogja kali ini akan digelar Praperadilan.

Obby walau disiksa dan diintimidasi, Polisi malah mengkriminalisasi dengan stigmatisasi adanya perlawanan kepada aparat, walau OBBY sendiri tidak melakukan perlawanan, sementara dirinya dikurung oleh Banyak Aparat, dan dia dipukul, diintimidasi dan diseret oleh Aparat.

Bentuk gambar bagimana aparat menyeret dia dengan kekerasan, terlihat jelas pada foto.

KEJAHATAN RASIS TERLIHAT JELAS.

Aparat yang lakukan kekerasan tidak diadili dan dianggap legal
Pernyataan "Monyet" tidak ditangkap
Aktor Penyiksaan dan Intimidasi orang Papua tidak ditangkap

MARI LIHAT BAGIMANA SIDANG PERADILAN OBBY.

Penuhi Ruang Sidang 22 Agustus 2016, pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Pastor Neles Tebay “Tuntaskan Konflik Papua”

Posted by Unknown | Monday, 21 September 2015 | Posted in Aktivis Bicara, Gereja Papua, HAM, Opini, Pelanggran HAM, Tokoh Papua Barat

Konflik Papua mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala (JK) telah menyampaikan komitmen untuk memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyelesaikan konflik Papua. Niat baik Presiden Jokowi dan Wapres JK patut diapresiasi dan didukung semua pihak.

Perwujudan niat baik ini menuntut pemahaman yang benar terhadap konflik Papua. Adalah suatu kekeliruan, apabila konflik Papua direduksi menjadi masalah kesejahteraan belaka atau menyamakan konflik Papua dengan konflik dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Pastor Neles Tebai

Tiga Dimensi

Konflik Papua tidak identik dengan konflik Poso, Ambon, Aceh, atau Timor Leste. Konflik Papua dikategorikan unik karena mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.

Pertama, ada sejumlah aspek lokal yang menyebabkan konflik Papua masih membara hingga kini. Salah satu aspek lokal tersebut adalah masih ada perlawanan orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah Indonesia. Papua menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai gerakan separatis.

Konflik vertikal ini dimulai sejak 1 Mei 1963 dan diwarnai berbagai aksi kekerasan, baik yang dilakukan negara melalui aparatnya yakni TNI dan Polri, maupun OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).

Konflik ini masih menelan banyak korban nyawa pada kedua belah pihak, mengakibatkan rasa kecurigaan dan tidak saling percaya antara pemerintah dan orang Papua. Ini memperlambat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Kedua, konflik Papua mempunyai dimensi nasional. Pemerintah telah melakukan banyak hal bagi kemajuan Papua. Namun terkadang solusi yang ditetapkan pemerintah, sekalipun bertujuan luhur dan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, belum mengakomodasi semua masalah. Selain itu, banyak kebijakan pemerintah ditetapkan tanpa melibatkan rakyat Papua dalam pembuatannya. Jadi, orang Papua kurang memiliki rasa terhadap semua kebijakan tersebut.

Ketiadaan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya sendiri, mengakibatkan banyak masalah fundamental di balik konflik Papua belum diselesaikan secara komprehensif. Sebagai contoh, Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua telah diberlakukan selama 13 tahun. Namun, konflik Papua masih membara karena pemerintah enggan melaksanakan UU ini secara efektif dan konsisten.

Koordinasi dan sinkronisasi program antara berbagai kementerian/lembaga di Jakarta kurang terlihat. Ini menghambat upaya penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Ketiga, konflik Papua mempunyai dimensi internasional. Sejarah memperlihatkan Papua merupakan satu-satunya daerah yang bergabung ke Indonesia melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Konflik Papua berada di bawah radar internasional karena kehadiran perusahaan Amerika Serikat seperti PT Freeport Indonesia, yang mengeksploitasi tembaga dan emas di Provinsi Papua, juga perusahaan Inggris, British Petrolium (BP), melalui proyek Tangguh yang mengeksploitasi LNG (liquified natural gas) di Provinsi Papua Barat.

Perlu disebutkan juga, masalah Papua telah menjadi masalah rakyat dan pemerintah di negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Kepulauan Salomon , Fiji, dan Vanuatu yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Para pemimpin negara-negara MSG dalam pertemuannya pada Juni 2012, mendukung penuh pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Dengan demikian, hal sekecil apa pun yang terjadi di Papua dapat saja menarik sorotan internasional. Hal ini dipermudah oleh sarana komunikasi yang canggih.

Ketiga dimensi ini menantang pemerintah untuk bertindak bijaksana. Apalagi, masalah Papua sudah berkembang menjadi “duri dalam daging” pemerintahan, yang dapat mengganggu ketenteraman Indonesia kapan saja.

Tim Khusus

Berdasarkan pengalaman pada pemerintahan lalu, pemerintahan Jokowi-JK perlu melibatkan semua pemangku kepentingan ketika ingin mencari dan menghasilkan suatu solusi yang komprehensif dalam bentuk kebijakan bagi Papua.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu membentuk tim yang terdiri atas dua orang. Mereka adalah orang yang mesti dipercayai Jokowi-JK. Tim ini ditugaskan mengatur mekanisme dan tahapan dialog yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Tim ini dapat mengoordinasi rangkaian pertemuan bagi setiap kelompok pemangku kepentingan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tim ini dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif bagi semua kementerian dan lembaga di Jakarta, para pemimpin kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Provinsi Papua dan Papua Barat, para tokoh OPM yang ada di luar negeri, serta bagi berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Papua.

Dalam semua pertemuan ini, setiap kelompok aktor secara bersama dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan, membahas solusi-solusi yang realistis, dan menentukan kontribusi dari setiap kelompok pemangku kepentingan untuk menciptakan perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Rangkuman dari pertemuan-pertemuan ini dapat digunakan sebagai materi, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam dialog antara para wakil dari pemerintah dan OPM. Dengan demikian, semua pihak merasa memiliki terhadap pembuatan dan kesepakatan yang dicapai dalam dialog. Hal ini, pada gilirannya, mendorong semua pihak untuk menyambut, bertanggung jawab, dan terlibat dalam mengimplementasikan kesepakatan dialog. Dengan demikian, penyelesaian konflik Papua menjadi usaha bersama dari semua pemangku kepentingan

Source : Sinar Harapan

Tanah Papua, Lahan Kekerasan Tanpa Keadilan

Posted by Unknown | Saturday, 11 July 2015 | Posted in Aktivis Bicara, Berita, Berita dari Papua Barat, HAM, Papua, Pelanggran HAM, Sumber Lain

Solidaritas Korban pelanggaran HAM (SKP-HAM) terdidi dari Bersatu Untuk Kebenaran, Kontras Papua, Forum Independen Mahasiwa (FIM) memperingati 16 tahu Tragedi Biak berdarah 6 Juli 1998, dengan konfrensi perss di kantor Kontras Papua, Padangbulan 6 Juli 2015, pukul 12.00.

Peneas menilai, penegakkan hukum dan HAM di Indonesia sama sekali tidak ada kemajuan, hal itu dilihat dari beberapa kasus besar di Papua seperti kasus Biak, Wasior dan Wamena berdara ini merepleksikan bahwa kasus-kasus pelangaran HAM berat lainya dan kondisi dan situasi HAM di Papua saat ini tidak menjadi lebiah baik, dimana Negara terus mengedepankan pedekatan keamanan dalam penyelesaian setiap persoalan si Papua yang meningkatkan dan menambah pelanggaran HAM lainnya. Sisi lain Negara mempertontonkan lemahnya penegakkan hukum di Papua.

“Salah satu yang kita bisa lihat adalah kasus Paniai 8 Desember 2014 lalu masih belum selesaikan karena karena tidak ada keseriusan pemerintah, dan tambah lagi kasus penembakan Dogiay 25 Juni 2015 kampung ugapuga, kabupaten Dogiay yang menewaskan 1 orang meninggal akibat kena tembakan, dan satu terluka”. Peneas menambahkan.

Teko Kogoya, ketua FIM menambahkan, pemerintah tidak punya upaya dan niat baik untuk penyelesaian kasus pelangaran HAM di Papua, contohnya kasus paniai yang seharusnya suda bisa diselesailan namun sampai sekarang masih banyak alasan, dan Negara telah lupakan tetapi rakyat Papua dan keluarga korban tetap akan ingat peristiwa kekerasan itu, jika Negara tidak menyelesaikan maka akan menjadi duri karena ini salah satu akar persoalan di Papua. Media di nasional Indonesia juga saat ini lebih menghebo-hebokan kekerasan criminal seperti kasus Angeline, tetapi kasus penembakan yang di Papua yang merupakan pelangaran HAM didang perna dianggat secara serius, ini artinya kematian orang Papua itu tidak ada nilai dan tidak berharga dimata Indoensia.

Selain itu Kresko, Anggota Garda-P menilai, presiden tidak Jokowi tidak mampu dan tidak berani menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Presiden berbicara lain namun tindakan aparat di Papua tetap melakukan kekerasan hingga saat ini, dan justru meningkat. Presiden Joko Widodo tidak punya program dan strategi untuk penyelesaian semua kasus pelanngaran HAM di Papua.

Dengan demikian SKP-HAM mendesak, Pertama, adanya agar danya pengakuan dan pertanggungjawaban hokum terhadap tragedy Biak Berdarah dan kasus-kasus pelanggaran HAM masalalu dengan membentuk pengadilan adhoc; Kedua, Adanya jaminan keamanan dan Negara membuka ruang gerak demokrasi bagi rakyat sipil Papua dan media Internasional untuk masuk ke tanah Papua; dan ketiga, Presiden Joko Widodo segera memberikan cacatan resmi kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk merasionalisasi jumlah pasukan organic dan non organik yang berlebihan di tanah Papua.

Source : mepaduwitau

Kami Tidak Pernah Lupa Pembantaian Biak Berdarah, 6 Juli 1998

Posted by Unknown | Tuesday, 7 July 2015 | Posted in Free West Papua, Free West Papua Campaign, HAM, Papua, Papua Dulu, Papua Merdeka

Kami tidak pernah lupa pembantaian Biak. Pada tanggal 6 Juli 1998 pemerintah Indonesia disiksa dan dibunuh ratusan orang Papua Barat.

Banyak dari mereka dalam tahanan kemudian diperkosa dan dimutilasi dalam keadaan yang mengerikan dan personil keamanan yang bertanggung jawab untuk menyerang pernah telah diselenggarakan bertanggung jawab.

"Keluarga saya dan orang lain yang diarahkan ke pelabuhan... Kami diikuti keluarga lain dengan tangan kami atas kepala kita. Anda bisa merasakan peluru mulai terbang di atas kepala kami... Aku bisa melihat begitu banyak anak-anak yang telah dibunuh. Mereka ditembak di dermaga. Mereka meninggal di sana."

"Lalu aku melihat seorang pria [seorang tentara] menunjukkan pisau kecil, salah satu yang Anda gunakan untuk mencukur, dan dia berkata 'kita akan menggunakan ini untuk memotong vagina, dari atas dan bawah dan dari kiri ke kanan'. Lilin menyala menembus dalam diriku, mereka memotong klitoris saya dan mereka memperkosa saya."

"Aku melihat sedikit gadis dan mereka memperkosanya dan dia mati"

Masih hari ini pemerintah Indonesia publik menyangkal pernah terjadi. Penjelasan resmi pemerintah Indonesia adalah bahwa semua mayat-mayat itu disebabkan oleh tsunami di Papua Nugini.

http://www.theguardian.com/…/west-papuans-tortured-killed-a…

Sejumlah warga sipil tidak bersenjata yang disiksa dan dibunuh dan tubuh mereka dibuang di laut dalam pembantaian oleh pasukan keamanan Indonesia di West Papua 15 tahun yang lalu, "Majelis warga negara" yang diadakan di Sydney telah menemukan.

Pada tanggal 6 Juli 1998, rakyat Papua Barat menunjukkan untuk kemerdekaan di pulau Biak dibunuh dalam serangan terkoordinasi oleh militer Indonesia dan polisi dan sejumlah besar ditahan, sesuai dengan temuan dari Biak pembantaian warga negara Majelis.

Banyak dari mereka dalam tahanan kemudian diperkosa dan dimutilasi dalam keadaan yang mengerikan dan personil keamanan yang bertanggung jawab untuk menyerang pernah telah diselenggarakan bertanggung jawab, pengadilan mendengar.

Warga negara Majelis ini diadakan tahun ini di University of Sydney pada 15 ulang tahun insiden. Acara ini dilakukan dalam cara pemeriksa 's pemeriksaan sebelum memimpin ahli hukum John Dowd dan Keith Suter, dengan mantan Direktur NSW umum penuntutan Nick Cowdery sebagai penasihat membantu.

Koordinator acara, Jim Elmslie, mengatakan banyak kesaksian didengar oleh pengadilan adalah "sangat mengejutkan".

"Kejahatan yang [penyerangan] dibawa keluar telah meninggalkan aku terkejut. Dan itu jelas bahwa tidak hanya satu orang yang sakit melakukan ini, itu adalah sistem, "katanya.

Dugaan insiden terjadi beberapa hari setelah pengibaran bendera bintang kejora dilarang oleh tahanan politik Papua Barat Filep Karma, yang dihadiri oleh puluhan demonstran. Serangan terencana oleh pasukan keamanan Indonesia dan lokal dan para pejabat daerah juga terlibat, pengadilan mendengar.

Satu anonim saksi mengatakan kepada sidang: "tentara dan polisi yang di mana-mana. Peluru hujan. Langit sedang terbakar. Kami bisa mendengar mereka menembak orang. "

Lain memberi kesaksian melalui video: "keluarga saya dan orang lain yang diarahkan ke pelabuhan... Kami diikuti keluarga lain dengan tangan kami atas kepala kita. Anda bisa merasakan peluru mulai terbang di atas kepala kami... Aku bisa melihat begitu banyak anak-anak yang telah dibunuh. Mereka ditembak di dermaga. Mereka meninggal di sana."

Kapal-kapal angkatan laut yang digunakan untuk membuang mayat-mayat di laut, pengadilan mendengar. Feri Marisan, Direktur organisasi hak asasi manusia Elsham Papua, mengatakan kepada sidang bahwa nelayan kemudian menemukan mayat-mayat di lepas pantai.

"Tubuh yang dimutilasi. Beberapa dari mereka kehilangan kaki mereka atau alat kelamin mereka tidak ada,"katanya.

Saksi lain menceritakan disiksa dan pelecehan seksual dalam tahanan di hari-hari dan minggu setelah serangan.

Satu korban digambarkan sedang ditelanjangi di kamar lain perempuan dan anak perempuan.

"Lalu aku melihat seorang pria [seorang tentara] menunjukkan pisau kecil, salah satu yang Anda gunakan untuk mencukur, dan dia berkata 'kita akan menggunakan ini untuk memotong vagina, dari atas dan bawah dan dari kiri ke kanan'. Lilin menyala menembus dalam diriku, mereka memotong klitoris saya dan mereka memperkosa saya.

"Aku melihat seorang gadis kecil dan mereka memperkosanya dan dia mati," katanya kepada pengadilan.

Dari 12 perempuan dalam tahanan "tewas delapan wanita dan empat dari kita tinggal hidup", katanya.

Elmslie memberitahu Guardian Australia adalah tujuan dari Majelis untuk menciptakan sebuah catatan resmi kekejaman.

"Pembantaian Biak dikenal luas dalam anekdot istilah di Papua Barat sebagai acara benar-benar parah tapi tidak diakui resmi sama sekali-tentu saja bukan oleh pemerintah Indonesia," katanya.

"Sangat jarang bahwa situasi di Papua Barat definitif diselidiki-Anda sering memiliki banyak rumor atau hanya cerita yang dapat ditolak. Kami pikir jika kita bisa membangun, untuk gelar besar akurasi, rincian satu peristiwa, itu akan menjadi kuat dan berguna.

"Dengan mengekspos satu peristiwa Anda mengekspos lebih luas pola pendudukan Indonesia," katanya.

Pengadilan menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk bermain turun keseriusan tindakan pasukan keamanan Indonesia di Biak dan telah tidak menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Ini direkomendasikan bahwa pemerintah Indonesia disajikan dengan bukti dan temuan dari Majelis, bahwa penyelidikan atas pembantaian dilakukan oleh Jaksa independen dan bahwa "proses pidana ditetapkan terhadap orang-orang tersebut karena dapat ditemukan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan".

Pemerintah Australia, yang "bertanggung jawab untuk pelatihan petugas militer dan Angkatan Laut Indonesia", juga harus diberikan dengan bukti sebelum Majelis dan harus "menekan pemerintah Indonesia untuk memulai penyelidikan yang tepat dan proses pidana", catat laporan tersebut.

Dowd memberitahu Guardian Australia bahwa ini adalah pertama kalinya untuk pengetahuan bahwa peristiwa seperti itu telah diadakan di Australia dan bahwa sementara Majelis warga tidak memiliki hukum kuasa "itu adalah kendaraan yang sangat berguna untuk memastikan isu-isu ini tidak tersembunyi di bawah karpet".

"Publisitas dari hal-hal seperti ini membuat kurang kemungkinan bahwa hal semacam ini akan terjadi lagi. Kami tidak dapat membatalkan kekejaman yang terjadi, tetapi ia akan mengirimkan pesan [Indonesia] pemerintah... bahwa mereka tidak melakukan itu lagi. "

Pengadilan diselenggarakan oleh pusat untuk studi konflik perdamaian di University of Sydney.

Source : free west papua campaign

Jeny Badi, Korban Seksual dan Pemerkosaan oleh Militer Indonesia

Posted by Unknown | Friday, 3 July 2015 | Posted in Free West Papua, Free West Papua Campaign, HAM, Mahasiswa Papua, Papua, Pelanggran HAM, Perempuan, Sumber Lain

Kekerasan seksual dan pemerkosaan kembali terjadi dan kali ini menimpa Jeny Badi , mahasiswa Papua berusia 18 tahun yang diperkosa oleh militer Indonesia dan kemudian ditembak mati pada tahun 2012 lalu, hal ini digunakan sebagai senjata oleh militer dan polisi Indonesia.

Foto Korban : Jeny Badi , mahasiswa Papua berusia 18 tahun yang diperkosa oleh militer Indonesia dan kemudian ditembak mati . Juli 2012

Dalam laporan masyarakat ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1999 , Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Indonesia melakukan pemerkosaan " sebagai alat penyiksaan dan intimidasi " di Papua Barat , dan " penyiksaan perempuan ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia tersebar luas " .

Robert F. Kennedy Memorial Pusat Hak Asasi Manusia menyiapkan laporan lengkap tentang " Pemerkosaan dan lainnya Pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di Papua Barat , Indonesia " .

Source : freewestpapua.org

Hewan dan Tumbuhan Dilindungi, Orang Asli Papua Ditindas dan Dimusnahkan

Posted by Unknown | Saturday, 7 March 2015 | Posted in Aktivis Papua, HAM, Odiyai Wuu, Opini, Papua, Pelanggran HAM

Foto Pelanggran HAM, TNI Menghabisi Nyawa Masyarakat Sipil Papua dengan Cara Menembak Menggunakan Peluru Panas Senjata Api Milik Negara-nya dengan Maksud Menghabiskan Orang Asli Papua. Korban Mengenai Peluru Tembus Dada. (Foto.Ist)

Dimana-mana dalam NKRI, banyak peraturan perundang-undangan telah dibentuk untuk melindungi dan mengembangbiakkan sejumlah hewan dan tumbuhan yang hampir musnah. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pun mulai dari yang ringan hingga berat. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah pemikiran dan tindakan yang bijaksana. Luar biasa, hewan dan tumbuhan tertentu dilindungi dari kemusnahan.

Selain hewan dan tumbuhan yang hampir musnah, dari sekian banyak kelompok manusia di Indonesia, salah satu kelompok manusia yang sedang mengalami kemusnahan adalah orang asli Papua. Orang asli Papua yang beretnis Melanesia-Negroid dengan ratusan sukunya merupakan kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas orang Indonesia yang beretnis Melayu dan Melanesia (Timor dan Maluku). Sejumlah sumber resmi sering menyebutkan bahwa jumlah orang asli Papua di Papua sekitar 2.000.000 jiwa, walaupun data ini sulit dipercaya akibat kegemaran manipulasi dan politisasi data penduduk orang asli Papua selama ini oleh penguasa (kemungkinan jumlah akurat orang asli Papua di Papua adalah dibawah 1.700.000 jiwa).

Jika jumlah 2.000.000 jiwa orang asli Papua ini menjadi patokannya, maka jumlah ini jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah orang asli Papua di Papua Nugini yang telah mencapai 8.000.000 jiwa. Padahal sebelum berintegrasinya Papua ke dalan NKRI, jumlah orang asli Papua di Papua sebanyak 600.000 jiwa, sedangkan orang asli Papua di Papua Nugini pada saat yang sama hanya berjumlah 400.000 jiwa. Artinya, dalam kurun waktu lebih kurang 50 tahun, orang asli Papua di Papua Nugini telah berkembang pesat melampaui jumlah orang asli Papua di Papua yang awalnya jumlahnya lebih banyak. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa orang asli Papua di Papua sedang musnah.

Orang asli Papua di Papua Nugini berkembang pesat karena mereka telah merdeka sebagai negara merdeka, tidak ditindas dan dibantai oleh bangsa lain, tidak ada migrasi besar-besaran yang menduduki dan menguasai tanah airnya. Sedangkan orang asli Papua di Papua mengalami kemusnahan yang cepat karena dikuasai oleh negara lain, penduduknya ditindas dan dibantai oleh bangsa lain, migran non-asli Papua menduduki Papua secara besar-besaran.

Jika hewan dan tumbuhan yang hampir musnah di NKRI dilindungi, mengapa manusia orang asli Papua yang sedang musnah tidak dilindungi dan dikembangbiakkan? Mengapa nilai hewan dan tumbuhan dijunjung tinggi sedangkan nilai manusia direndahkan? Mengapa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus untuk melindungi dan mengembangbiakkan orang asli Papua? Mengapa tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku pemusnahan orang asli Papua? Indonesia ini memang negara yang aneh. Orang asli Papua direndahkan lebih rendah dari hewan dan tumbuhan, bahkan dianggap tidak bernilai. Karena itulah orang asli Papua terus ditindas dan dimusnahkan, tanah airnya diduduki dan dikuasai, dan kekeyaan alamnya dirampok, yang kesemuanya itu dilakukan secara terencana, sistematis, dan masif. Aksi inilah yang disebut sebagai “genosida”. Dan genosida terhadap orang asli Papua oleh NKRI sudah tidak terbantahkan lagi! (Dumupa Odiyaipai)

Share from : www.odiyaiwuu.com

Kitong Diundang Dalam Sidang Peradilan “Obby Kogoya”, Datang eee!

Pastor Neles Tebay “Tuntaskan Konflik Papua”

Tanah Papua, Lahan Kekerasan Tanpa Keadilan

Kami Tidak Pernah Lupa Pembantaian Biak Berdarah, 6 Juli 1998

Jeny Badi, Korban Seksual dan Pemerkosaan oleh Militer Indonesia

Hewan dan Tumbuhan Dilindungi, Orang Asli Papua Ditindas dan Dimusnahkan

Kami Berada di Persipangan Jalan, Jalan antara Benar dan Salah

Aparat TNI/Polri Tembak Mati Tujuh Warga Sipil di Kabupaten Paniai : Ini Foto-fotonya!

Di Tondano, Mahasiswa Papua Jadi Korban Bacok : Ini Fotonya!

#TAG LINES

TERPOPULER

"18 TAHUN ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]"