Published On:Tuesday, 19 January 2016
Posted by Unknown
Mahasiswa Papua Mendapatkan Pendidikan Untuk Menjawab Masalah
 |
| Foto : Mahasiswa Papua |
Anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Mengapa karena mereka kelak akan mengisi ruang-ruang dialektika berbangsa dan bernegara. Selain itu anak-anak adalah tunas atau bibit-bibit negara yang harus diperhatikan. dan juga anak menjadi tulang punggung masyarakat dan bangsa di suatu negara.
Maju mundur suatu bangsa adalah tergantung pada pendidikan suatu negara. Pendidikan di Indonesia secara umum memaksa orang untuk harus membayar yang mahal, pendidikan yang kapitalis maka ibaratnya orang kaya yang bisa menempu pendidikan sedangkan orang miskin tidak. Oleh karena itu, banyak anak miskin yang tidak mendapatkan pendidikan layak seperti yang dapat di atur dalam undang-undang [UU], sistem pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 1,2, dan 5 secara umum menjelaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Itu hanya menjadi slogan kosong di atas kertas saja.
Kalau untuk Papua dilihat dari sumber daya alam sudah tersedia bahkan berlimpah, tetepi sumber daya manusia [SDM], untuk mengelolah sumber daya alam tersebut yang kurang. Karena latar belakang keluarga yang miskin di atas sumber daya alam yang berlimpah. Sistem pendidikan juga menciptakan pengganguran. Melihat keadaan masyarakat Indonesia secara umum sangat memprihatikan di sisi pendidikan, dan secara khusus di Papua pendidikan yang semakin menjadi kapitalis erah otonomi khusus, kata Alpridus Dumupa mahasiswa AKAKOM Yogyakarta.
Kita melihat biayai pendidikan yang semakin mahal di Indonesia dan khusunya papua di era otonomi khusus, untuk ekonomi masyarakat dulu yang harus diperdayakan agar bisa membiaya pendidikan anaknya sebagai invetasi masa depan negara ini. Selain itu perhatian dari pemerintah sangat di butuhkan untuk maju mundurnya pendidikan di suatu negara dan khusus Papua. Yosina Degei mahasiswa Universitas Teknologi Jogja.
Selanjutnya penomena yang sedang terjadi di Papua yaitu, pembelian Ijazah secara marak, penemuan ijasah Palsu, kurangnya fasilitas sekolah, tenaga pengajar yang kesejaterahaan tidak diperhatikan maka banyak, pahlawan tanpa jasa yang mengarah profesi dari tenaga pendidik menjadi legislatif di birokrasi daerah setempatnya. Hal ini terjadi karena dinamika politik lokal, yaitu pemekaran daerah baru. Selain itu siswapun harus belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Beberapa hal ini merupakan dampak dampak dari dinamika politik lokal, Ungkap Dorteus Youw, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi STPMD Jogjakarta
Solusinya, sistem yang ada harus diimplementasikan harus sesuai dengan keadaan di suatu daerah singkat kata pendidikan berbasis lokal. Dana Biaya Operasional sekolah [BOS] harus diberikan kepada yang bersangkutan. Pemerintah juga harus melihat lingkungan keluarga ekonomi yang lamah, karena hal ini juga menentukan pendidikan anak. Membangun asrama yang berkerja sama dengan pemerintah dan orang tua murid agar bisa mengatasi masalahnya dengan baik pungkas Alfridus Dumupa
Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi kepada anak-anaknya agar siap untuk masuk sekolah. Masalah pendidikan adalah masalah serius jadi harus didiskusikan dikalangan masyarakat dan pemrintah agar pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Masalah kemiskinan pun tidak akan terluput dari masyarakat yang berpendidikan kurang dari sisi ekonomi. Mikael Tekege mahasiswa angkatan 2011, STPMD Jogjakarta
Anak sekolah merupakan tulang punggung suatu bangsa maka sangat dibutuhkan pendidikan layak, entah itu dia anak miskin atau anak kaya, pokoknya anak bangsa. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah suatu daerah khususnya dinas terkait yaitu, dinas pendidikan dari mentri pendidikan sampai daerah dan masyarakatpun, yang ditekankan yaitu, pemerintah harus mempetimbangkan biaya dan latar pendapatan ekonomi, ungkap Lasarus Goo mahasiswa Teknik Sipil UST Jogjakarta.
Mereka miskin karena faktor ekonomi yang lemah, pendapatan orang tua yang tidak mendukung pendidikan anak sebagai tulang punggung bangsa. Oleh karena itu, apa yang sudah di atur dalam undang-undang dasar negara Indonesia harus dijalankan sesuai amana yang ada. Bahwa semua orang memunyai hak yang sama untuk mendapatkan. Sekali lagi bahwa Dana biaya operasional sekolah [BOS] harus memberikan kepada orang yang bersangkutan agar semuanya berjalan sesuai dengan diharapkan Selpianus Adii mahasiswa Ilmu Pemerintahan “STPMD” Jogjakarta.
